Bahas Pendidikan Era New Normal, Jokowi Putuskan Tunda Masuk Sekolah, ‘Resikonya Terlalu Besar’
Senin, 01 Juni 2020
Edit
Keputusan kapan masuk sekolah di masa pandemi Virus Corona atau covid-19, masih diperbincangkan.
Namun yang terbaru, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan arahan terbaru sektor pendidikan di era new normal.
Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda masuknya sekolah.
Menko PMK Muhadjir Effendy akan membahas khusus kapan masuk sekolah bersama Kemendikbud.
Meteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK), Muhadjir Effendy memberikan tanggapan terkait rencana penerapan
new normal, khususnya di sektor pendidikan.
Muhadjir Effendy menyampaikan saran dari Presiden Joko Widodo
(Jokowi) untuk benar-benar menggodok secara matang untuk penerapan new
normal di lingkup sekolah.
Hal ini disampaikan Muhadjir Effendy dalam tayangan Youtube KompasTV, Jumat (29/5/2020).
Dirinya mengatakan Presiden Jokowi tidak ingin penerapan new normal di sekolah diterapkan secara grusa-grusu.
“Untuk pengurangan pembatasan di sektor pendidikan akan kita godok dulu semateng mungkin,” ujar Muhadjir Effendy.
“Jadi Pak Presiden wanti-wanti untuk tidak grusa-grusu,” imbuhnya.
Sependapat dengan saran presiden, Muhadjir Effendy menilai untuk sektor pendidikan memang harus mendapatkan perhatian khusus.
Ia menilai untuk penerapan new normal di sekolah masih sangat berisiko jika dilakukan dalam waktu dekat.
Menurutnya, protokol keselamatan di sekolah berbeda kondisinya dengan
sektor umum lainnya. Terlebih yang dihadapi adalah anak-anak.
“Risikonya terlalu besar untuk sektor pendidikan,” jelasnya.
Maka dari itu untuk mengantisipasi terjadinya risiko tersebut,
pemerintah bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih terus
mengkaji kemungkinan tersebut.
Karena seperti yang diketahui jika mengacu pada kalender pendidikan
Indonesia, sekolah akan memasuki ajaran baru pada 13 Juli 2020.
Dirinya tidak ingin, sekolah justru menjadi klaster baru penyebaran
Virus Corona. Selain berdampak buruk pada siswa, pemerintah juga akan
mendapatkan sorotan buruk.
“Dan kalau nanti salah kelola itu bisa menjadi klaster baru dan kalau
menjadi klaster baru nanti citranya nanti kurang bagus atau bahkan
membahayakan karena ini menyangkut anak-anak,” pungkasnya.
Sumber: tribunnews.com